banner 468x60

Mahfud MD Bocorkan Analisa Menteri Pertahanan Ancaman Kedepan Yang Tak bisa Pakai TNI

banner 160x600
banner 468x60

Kabar21News, -Mahfud MD bocorkan analisa Prabowo Subianto soal 2 ancaman kedaulatan Indonesia, tak bisa pakai TNI, Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengeluarkan dua analisa mengenai ancaman kedaulatan Indonesia.

Kedua ancaman tersebut dirincikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Ancaman tersebut datang dari China di Laut Natuna, dan isu Papua Merdeka, dan keduanya tak bisa diselesaikan dengan pendekatan Militer alias TNI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, ada dua ancaman kedaulatan di wilayah teritorial Indonesia.

Ini berdasarkan analisis yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Saat ini ada dua yang menjadi ancaman teritorial Indonesia berdasarkan analisis Menhan," ujar Mahfud MD di Markas Bakamla, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Pertama, kata dia, ancaman di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.

"Karena di situ ada klaim dari China yang di dalam konteks hukum internasional itu tidak ada.

Itu klaim sejarah dan hak tradisional yang katanya sudah ribuan tahun lalu orang China terbiasa mencari ikan di Laut China Selatan," tutur Mahfud MD.

Padahal, apa yang dilakukan China itu melanggar hak berdaulat Indonesia.

Mahfud MD juga menyebut hal tersebut ancaman terhadap teritori Indonesia.

Dia pun mengingatkan ancaman China tidak bisa dihadapi dengan adu kekuatan.

Secara hitungan matematis, jika perang fisik dengan China terjadi, dipastikan Indonesia akan kalah.

"Penduduk China 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah.

Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi," ucap Mahfud MD.

Oleh karena itu, Mahfud MD menegaskan, Indonesia akan tetap mempertahankan wilayah perairan Natuna Utara itu sebagaimana amanat konstitusi.

"Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritoritorial," kata dia.

Ia juga mengatakan, ancaman teritorial yang kedua datang dari Papua, yakni isu Papua merdeka.

Menurut Mahfud MD, ancaman di Papua tidak bisa dihadapi secara Militer.

Dia menyebut pemerintah harus menjaga HAM di Papua.

"Saudara sekalian kita harus menjaga HAM sehingga kita harus berhati-hati menjalankan operasi di sana sehingga yang dilakukan itu adalah penegakan hukum dan keamanan," ucap Mahfud MD.

Pemerintah, menurut dia, tidak akan melakukan operasi Militer di Papua.

"Karena kalau sudah disebut operasi Militer nanti (merujuk ke) pelanggaran HAM dunia internasional akan menyorot itu.

Dua hal inilah yang harus kita jaga dengan hati-hati," kata Mahfud MD.

Terima Laporan BEM UI

Menkopolhukam Mahfud MD kembali menerima laporan korban sipil dan tahanan politik Nduga, Papua.

Kali ini, laporan diserahkan oleh BEM UI, atau Universitas Indonesia.

Laporan dari BEM UI ini serupa dengan laporan yang diserahkan Veronica Koman kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menganggap dokumen yang diberikan BEM Universitas Indonesia (UI) perihal daftar nama 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, tak jelas.

"Itu endak ada apa-apanya, dokumennya hanya ini lho.

Coba di close up ini, hanya ini lho kalau, cuman kayak gini, nih," ujar Mahfud MD sembari menunjukan lembar dokumen usai menghadiri forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

"Ini daftar nama orang yang tidak jelas, pasti polisi sudah punya kalau yang kayak gini.

Tetapi kita anggap ini sebagai informasi baru," tambah Mahfud MD.

Mahfud MD menilai dokumen tersebut tak ubahnya semacam sketsa daftar nama.

Sayangnya, kata dia, daftar nama tersebut tidak diperkuat dengan pelengkap identitas.

"Tidak ada apa-apanya, tidak lebih dari ini, apakah ini sampah, tidak juga, nanti akan dipelajari.

Cuma anda harus tahu, hanya ini yang ditipkan di UI," terang Mahfud MD.

Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM) UI menyerahkan laporan soal 57 tahanan politik dan 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua kepada Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (17/2/2020).

Presiden Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho mengatakan laporan tersebut sama dengan yang diserahkan oleh Veronica Koman dan sejumlah aktivis lain kepada Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

"Kami menyerahkan dokumen yang sama ditambah dengan kajian atas beberapa produk legislasi yang bermasalah dan harus disahkan segera," ujar Fajar saat dikonfirmasi.

Penyerahan itu dilakukan secara langsung pada saat Mahfud MD menghadiri diskusi di Kampus Universitas Indonesia.

Fajar menjelaskan penyerahan dilakukan BEM UI, BEM fakultas di UI dan perwakilan dari vokasi.

"Kami menyerahkan dokumen angka korban tewas di Nduga dan tahanan politik yang tempo hari hendak diberikan kepada Presiden di Canberra, tapi ternyata tidak sampai.

Justru, ditanggapi dengan tidak baik oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dengan pernyataan “informasi sampah”," ungkap Fajar. (*)

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Mahfud MD Bocorkan Analisa Menteri Pertahanan Ancaman Kedepan Yang Tak bisa Pakai TNI"