banner 468x60

Isu Pelanggaran HAM di Papua Tak Digubris PBB, OPM Ancam Gubernur Dan Bupati

banner 160x600
banner 468x60

KABAR21NEWS,  jakarta -Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang ‘dijual’ perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo dan Veronika Koman, dalam sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss tidak laku lagi.

Isu pelanggaran HAM di Papua dianggap sebagai cerita lama. Isu tersebut tidak laku dan kalah dari isu lain yang dibahas dalam sidang yang dilaksanakan pada Rabu (13/3/2019) lalu.

Paparan Victor terkait isu Papua juga kalah dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, China, konflik di Kashmir hingga Sahara Barat lantaran didukung oleh LSM yang lebih banyak.

Isu pelanggaran HAM di Papua tak mendapat perhatian lantaran banyaknya NGO (LSM) yang berbicara mengenai masalah HAM di negara lain. Jumlahnya sekitar 150 NGO terdaftar untuk berbicara pada mata acara 4 DHAM.

Pernyataan Veronika Koman dan Victor Yeimo dalam sidang HAM PBB juga dianggap tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Pernyataan Vicktor dan Veronika terbantahkan dengan komitmen yang ditunjukkan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan pembangunan dan peningkatan promosi HAM di Papua dan Papua Barat.

“Namun sangat disayangkan, pemerintah dihadapkan dengan LSM yang rendah kredibilitasnya. LSM ini justru mempertajam perbedaan dan mengejar publisitas dengan menyudutkan pemerintah,” ucap Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, sebagaimana dilansir CNN.

Pemerintah terus mendorong praktik demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat di tanah Papua.

Dalam sidang itu, Victor Yeimo yang merupakan Ketua KNPB dan Veronika Koman menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak 1969.

Hal itu terjadi setelah operasi militer Dwikora, yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan oleh pemerintah Indonesia.

Victor juga menyinggung tindakan represif aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat Papua dalam sidang itu, termasuk konflik di Nduga beberapa waktu lalu.

Isu Papua diangkat dalam salah satu sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa. Isu tersebut disebut cukup mendapat perhatian bukan oleh negara, melainkan oleh tiga LSM atas nama Fransiscan Internasional (FI), Vivat Internasional (VI) dan Geneva for Human Rights (GHR).

Victor dapat berbicara di forum itu atas nama GHR. Victor tidak memiliki organisasi di Jenewa sehingga tak memiliki kapasitas untuk berbicara sebagai pribadi atau kelompoknya.

Dalam sidang itu Victor hanya bisa berbicara dengan meminjam nama LSM yang sudah memiliki akreditasi di Ecosoc consultative status.

Meski begitu, Indonesia tetap menyampaikan pembelaan terhadap pernyataan Victor dalam sidang tersebut.

Bahwa pada Februari lalu sejumlah LSM internasional, termasuk FI dan Dewan Gereja Dunia, telah mengunjungi Papua. Namun, KNPB tidak menyinggung soal itu dan malah memanipulasi informasi untuk keuntungan sendiri.

TPNPB Ancam Bupati dan Gubernur Papua

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetap yakin Papua akan merdeka.

Jubir Komnas TPNPB Sebby Sambom menyampaikan pernyataan sikap Komando Nasional TNPB di FP Pacebook TPNPBnews pada 23 Maret 2019 lalu.

Dalam pernyataan resminya, TPNPB-OPM menyatakan menolak semua program pembangunan di tanah Papua oleh Pemerintah Indonesia.

TPNPB juga memberikan peringatan keras kepada semua bupati dan gubernur di dua provinsi di Tanah Papua.

“TPNPB-OPM mengeluarkan peringatan keras kepada semua bupati dan dua Gubernur Kolonial Indonesia di seluruh wilayah teritori West Papua bahwa segera hentikan niat jahat anda untuk melakukan pemekaran provinsi baru di tanah adat Bangsa Papua,” kata Sebby Sambom.

“Dalam hal ini kami, TPNPB-OPM mempunyai catatan dan kami dengar bahwa semua bupati di Papua berlompa untuk melakukan pemekaran provinsi baru,” tambahnya.

Sebby Sambom menilai, pemekaran wilayah adalah agenda rahasia untuk menghancurkan hak ulayat dan hak hidup rakyat Papua yang diatur oleh Jakarta.

Ia menyatakan TPNPB-OPM menolak semua bentuk pemerkaran provinis baru di Papua karena pemekaran bukan untuk orang asli Papua, tapi itu merupakan tujuan dominasi penduduk imigran dari Pulau Jawa dan daerah lainnya.

“Peringatan ini juga kami kirim lebih khusus kepada bupati-bupati di wilayah Mepago, yang sangat ambisius tanpa mempertimbangkan hak-hak dan keselamatan hak hidup orang asli Papua,” katanya.

“Sekali lagi jangan buat pemekaran provinsi di wilayah Mepago, jika anda tidak mengindahkan peringataan kami, maka kami akan cari anda sebelum atau pun setelah Papua merdeka,” ancamnya.

TPNPB juga mengancam Walikota Jayapura untuk menghentikan ambisinya memekarkan wilayah dan membentuk provinsi Tabi.

“Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dan Gubernur Kolonial di Manokwari Mantacan untuk tidak melakukan provinsi baru di tanah adat kami,” tegasnya.

TPNPB Papua kemudian membuat catatan penting yang berisi 4 poin, seperti berikut ini:

1. Ingat bahwa Papua pasti akan merdeka, karena kebangkitan Nasional yang telah bangkit melalui Generasi muda Papua dan melakukan perjuangan yang gigi di era globalisasi ini Indonesia tidak akan mampu meredamkannya;

2. Ingat juga bahwa Pengalaman Timor Leste adalah Pelajaran yang berharga, karena setelah Papua merdeka kami akan cari orang asli Papua yang bikin Pemekaran Provinsi baru yang sebenarnya memberikan keuntungan hanya bagi Kolonial Indonesia;

3. Anda boleh kerja dengan Pemerintah Kolonial Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun ingat bahwa jangan korbankan hak hidup orang asli Papua;

4. Dan silakan ikuti perjuang anak-anak muda Papua, dimana berjuang dengan gigi dan dengan punuh sadar demi merebut kemerdekaan bangsa Papua. Hal ini tidak akan di block oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia dan Papua pasti akan MERDEKA. Kami percaya dan berjuangan dengan iman teguh.

Editor: Toni Gatho

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Isu Pelanggaran HAM di Papua Tak Digubris PBB, OPM Ancam Gubernur Dan Bupati"