banner 468x60

Dua Petinggi PT Cirebon Power Di Larang Ke Luar Negeri Oleh KPK

banner 160x600
banner 468x60

Sunjaya

Kabar21News, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta Imigrasi untuk mencegah dua petinggi PT Cirebon Power bepergian ke luar negeri, agar memudahkan penyidikan kasus korupsi yang dibutuhkan oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (SUN).

Dihadirkan, Presiden Direktur PT Cirebon Power, Heru Dewanto dan Direktur Corporate Affairs Cirebon Power, Teguh Haryono.

Heru Dewanto dan Teguh Haryono dicegah ke luar negeri selama enam bulan sejak 1 November 2019, terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi Sunjaya Purwadisastra.

"KPK mengirim surat ke Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang dalam perkara gratifikasi terhadap SUN, Bupati Cirebon, yaitu Heru Dewanto dan Teguh Haryono," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2019).

Heru Dewanto merupakan orang dekat Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Belum diakui menyetujui Heru Dewanto dan Teguh Haryono dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi Sunjaya Purwadisastra.

Febri menjelaskan tentang mencegah di luar negeri karena KPK memerlukan kesaksiannya untuk mengusir penerimaan gratifikasi Sunjaya. Agar, lakukan kompilasi yang diaktifkan untuk keperluan luar negeri.

"Akan dibutuhkan keterangannya dalam proses. Penyuntingan ini bisa dilakukan di luar negeri. Dan agar saat ini diagendakan, pemeriksaan tidak bisa dilakukan di luar negeri," katanya.

Pada kasus ini, KPK menerbitkan Sunjaya Purwadisastra menerima uang yang sesuai perizinan proyek PLTU Cirebon 2. Total uang yang diterima diterima oleh Sunjaya dalam suap perizinan sebesar Rp6,04 miliar.

 

 

Editor: Fito Ferdiansyah

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Dua Petinggi PT Cirebon Power Di Larang Ke Luar Negeri Oleh KPK"