banner 468x60

Dana PKH Dipotong Sepihak, Ada Yang Sunat Dana Bansos Warga Kecewa.

banner 160x600
banner 468x60

KABAR21NEWS, MEDAN,-Sejumlah warga miskin di Kota Medan dan sekitarnya yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) kecewa karena dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebesar Rp 500 ribu dipotong.

Seorang penerima PKH, Nikita Sari, warga Jalan Pelita 2, mengatakan dirinya merasa kesal saat mengambil uang bansos yang cair per-tiga bulan tersebut. Padahal, menurut dia, uang ini seyogianya akan digunakannya untuk biaya pendidikan ketiga anaknya.

"Niat pemerintah untuk membantu kami, tetapi kenyataannya berbeda. Kemana saya harus mengadu? Apa ke Presiden langsung? Pak Jokowi, ada yang sunat uang bansos untuk kami," katanya 

Sari memang langsung menyebut uang bantuan untuk dirinya disunat setelah hanya menerima sebesar Rp 266 ribu. Terlebih-lebih, sebutnya, pemotongan ini tidak ia ketahui sebelumnya.

"Saya sempat prasangka buruk sama agen BRILink yang bilang saldo dalam KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) saya cuma Rp 266 ribu. Rupanya, beberapa penerima lain juga sama dengan saya. Kami heran, kalaulah memang dipotong, kok, sampai banyak kali potongannya?" ujar Sari.

"Sejauh ini kami masih terus bertanya-tanya. Belum ada penjelasan juga dari pendamping," ucapnya seraya menambahkan, dia betul-betul terbantu dengan adanya program ini.

"Saya cuma tukang cuci, suami tukang becak. Tahulah bagaimana penghasilan tukang becak sekarang. Kalah saing sudah sama angkutan online."

Penerima PKH lain, Dian, mendengar sejumlah penjelasan simpang siur perihal pemotongan ini. Di antaranya, ada yang menyebut dana dipotong untuk bantuan bencana di Palu. Ada juga yang mengaitkan dengan pengadaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

"Makin banyak didengar makin bingung kami ini. Mana yang benar? Pendamping juga enggak bisa kasih penjelasan yang benar-benar terang. Kalau kayak begini, untuk apa ada pendamping? Lebih baik diurus oleh kepling. Kalau ada kesalahan bisa kontrol lebih cepat. Seperti ini, kan, jadinya enggak enak, saling curiga," ujarnya.

Kerisauan juga melanda para penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang biasa mereka bukan cuma dipotong, tetapi bahkan lenyap sama sekali.

Seorang penerima bantuan, Roslina Marpaung, warga Jl Kesehatan, menjelaskan setiap tiga bulan menerima Rp 500 ribu. Namun sudah dua periode ini (enam bulan), bantuan ini tidak lagi dia terima.

"Biasanya, kan, dikirim lewat rekening. Sekarang enggak ada lagi. Tiap mau ambil uang selalu kosong saldonya. Padahal waktu saya tanya ke Bank BRI, di Aksara, staf di sana bilang kalau uang dari pemerintah sudah masuk rekening. Nah, kalau ada masuk, kok, kami enggak dapat," katanya

Dari data transfer pihak bank diketahui bahwa dana yang semestinya dia terima ternyata sudah ditransfer ke rekening lain.

"Saya terkejut waktu tahu itu. Kok, bisa ada transfer ke tempat lain, padahal saya enggak pernah transfer ke siapapun?" ujarnya.

Ditanya apakah dia mengetahui dana tersebut ditransfer ke rekening siapa, Roslina mengangkat bahu.

"Saya enggak ingat lagi," katanya.

BNPT merupakan dana bantuan yang diberikan pemerintah melalui transfer digital ke rekening KPM, masing-masing menerima Rp 110 ribu per-bulan. Biasanya disebut kartu Combo alias gabungan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Adapun pemberian BPNT kepada penerima KPM dilaksanakan pada tanggal 25, atau tidak berbeda dengan penyaluran Bansos Rastra. Setiap penerima KPM bebas membelanjakan, membeli uang nontunai untuk kebutuhan pangan di e-Warung maupun agen BRILink yang ditetapkan pemerintah.

"Saya ada dua kali menerima bantuan ini. Pertama diambil pas sebelum Ramadan, dan kedua sebelum Lebaran. Setelah itu, tidak lagi terima bantuan," kata Roslina.

Pengakuan senada dikemukakan Aisyah (80), warga Jl Pahlawan. Air muka kesal membayang jelas di wajahnya yang penuh keriput.

"Saya mengantre dari siang sampai sore. Waktu menggesek kartu, orang warung bilang di kartu saya enggak ada uangnya. Saya heran sekali, kenapa bisa begitu. Ini sudah yang kesekian kalinya. Kartu saya ini cuma satu kali bisa digesek. Setelah itu bolak balik datang ke warung enggak pernah dapat lagi," sebutnya.

Aisyah menuturkan, mungkin lantaran iba, pemilik warung memintanya duduk sejenak beristirahat. Aisyah diberi minum, dan saat pulang, walau isi kartunya tidak ada, dia tetap diberi beras.

"Tapi itu, kan, yang ngasih yang punya warung. Bukan dari dana di kartunya. Saya sedih, harusnya kalau memang enggak ada, jangan dijanjikan. Jujur saja, sekarang, saya sudah enggak harap lagi dapat bantuan ini," ucapnya.

Harapan Palsu

Agus Salim Harahap, warga Jl Perwira, tidak kalah kecewa. Dia merasa mendapatkan harapan palsu. Kendati tercatat sebagai pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dia hanya satu kali bisa merasakan manfaat kartu ini.

"Saya penerima bantuan dari pemerintah, kartunya ada, dan pernah sekali merasakan bantuan. Tapi, ya, hanya satu kali itu. Di bulan-bulan berikutnya tak bisa digunakan. Kalau digesek tidak pernah ada isinya," kata Agus.

Demi menggesek kartu supaya bisa ditukarkan dengan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, tutur Agus, dia harus menunggu berjam-jam di agen BRILink di kawasan Jl Pelita 6, Medan Perjuangan.

"Saya sudah tua, lelah sekali mengantre karena banyak orang yang juga mau gesek kartu itu agar bisa dapat kebutuhan pokok. Rumah saya juga enggak dekat. Harus naik kendaraan untuk datang ke sini. Namun sedihnya, belakangan kartu saya selalu enggak ada isinya. Padahal kita sudah banyak berharap," ucapnya.

Suhartini, warga lain yang juga kecewa, bahkan mengungkapkan kekecewaannya dengan cara berunjuk rasa ke Kantor Dinas Sosial Kota Medan. Mereka mendesak pihak berwenang di dinas ini untuk memberikan solusi.

"Saya bolak-balik enggak dapat, sampai kesal. Kami tanya, kenapa bisa begini, penjelasannya panjang lebar. Ada peraturan dan kata orang dinas, kalau peraturan dilanggar memang akan ada sanksi. Tapi seingat saya tidak pernah saya melanggar peraturan apapun," katanya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, pada Bab Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Pasal 9, disebutkan bahwa apabila keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dikenakan sanksi berupa penangguhan atau pemberhentian Bantuan Sosial PKH.

Pasal-pasal ini meliputi aturan yang mengatur penerima untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan kegiatan belajar dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial. Aturan- aturan ini mesti dilaksanakan.

Kepala Dinas Sosial, Kota Medan, Endar Sutan Lubis, mengatakan pihaknya tidak bisa monitor aliran dana karena hal ini merupakan wewenang kementerian dan disalurkan ke BRI.

"Memang sulit mengurutkan letak persoalannya. Kalau datang ke kantor bisa kami membuatkan surat ke menteri. Masalah kartu kosong ini bukan sedikit. Bukan satu atau dua orang. Di catatan kami ada 3000 orang," katanya.

Kasus ini, imbuh Lubis, enam bulan lalu telah disampaikan ke pusat. Berikut daftar nama-nama masyarakat yang tidak menerima bantuan. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian.

Cuma Tampung Pengaduan

DINAS Sosial Kota Medan tidak bisa berbuat banyak dalam menyikapi persoalan terpotong dan hilangnya dana bantuan sosial untuk warga. Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis, pada Tribun saat ditemui di ruang kerjanya, beberapa hari lalu, menyebut pihaknya tidak mampu menjawab keluhan ataupun protes warga miskin karena data penerima ditentukan oleh Kementerian Sosial. Oleh karena itu, mereka hanya menerima pengaduan tanpa solusi.

"Prosesnya, kan, tidak di sini. Kondisi ini yang membuat kita sulit menjawab pengaduan. Jadi, kita sekarang cuma bisa menampung pengaduan. Semua proses, mulai dari penentuan orang-orang yang menerima sampai pencairannya terpusat di kementerian. Kami hanya memfasilitasi serta memberikan informasi kepada masyarakat perihal pembagian kartu itu," katanya.

Dipapar Lubis, setiap tahun penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terus bertambah. Dari awalnya di kisaran 29 ribu, pada tahun 2018 sudah mencapai 2018 mencapai 42 ribu. Adapun total seluruh penerima dana bantuan sosial (bansos) di Kota Medan mencapai 80 ribu orang.

"Yang 80 ribu ini keseluruhan, PKH dan BPNT. Data yang saya peroleh bulan lalu, dana yang tersalur baru 59 ribu. Jadi memang masih ada kekurangan. Oleh sebab itu, saya anjurkan yang bermasalah untuk secepatnya datang melaporkan. Dengan begitu, bisa cepat juga kami laporkan ke kementerian," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan saat ini terdapat 129 ribu warga yang termasuk ketegori miskin di Kota Medan. Dengan fakta jumlah penerima bantuan sosial berkisar 80 ribu orang, berarti, masih ada 42 ribu warga yang belum tersentuh bansos.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan BPNT melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggantikan program subsidi beras sejahtera (rastra). KKS berisi uang Rp 110 ribu untuk bantuan pangan setiap bulannya, serta Rp 1.890.000 per tahun bagi yang memiliki anak usia sekolah. Jika memiliki ada anak sekolah, maka yang diterima hanya bantuan pangan Rp 110 ribu perbulan.

Kriteria penerima KKS adalah warga berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan dengan rumah kurang layak huni, seperti berlantai tanah dan dinding tepas. Seluruh penerima akan diverifikasi setiap enam bulan sekali oleh pendamping utusan dari kementerian.

"Selanjutnya, para penerima bantuan disarankan belanja di e-warung. Prosedur pendirian e-warung terdiri dari 10 orang dalam satu kelompok. Seluruh anggota kelompok penerima KKS seperti PKH maupun BPNT.

Totalnya sekarang terdapat 93 e-warung yang tersebar di berbagai daerah di Kota Medan," ujar Lubis seraya menambahkan, setiap kelompok yang mendirikan e-warung mendapat suntikan dana bantuan Rp 30 juta, dengan perincian Rp 10 juta untuk fisik bangunan dan Rp 20 juta untuk modal usaha.

Disinggung apakah dinas sosial daerah kabupaten kota memang benar-benar tidak punya kewenangan dalam penyaluran serta penentuan orang-orang yang berhak menerima PKH dan BPNT, Endar Lubis mengangguk tegas. "Sekali lagi saya sampaikan, wewenang kami hanya sebatas melakukan monitor perihal data yang dikirim dari kementerian," ucapnya.

Persoalan yang sama terjadi di Deliserdang. Puluhan kepala keluarga di Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, yang tidak lagi menerima bantuan, menyuarakan protes di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang.

Seorang warga yang minta disebut Ibu Lis, menuding pemerintah tidak adil dalam menentukan penerima PKH. menurut dia, di daerahnya, banyak penerima PKH yang hidupnya justru berkecukupan. Sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru ditepikan.

"Aku janda sudah delapan tahun. Kalau kerjaan apa yang bisa dikerjai ya aku kerjain selagi halal. Kalau rumah ditolak pakai jari telunjuk saja pun tumbang. Masa kayak gini pun enggak dapat (bantuan)," katanya.
Lis berharap Bupati Ashari Tambunan menggubris keluhan warga.

"Anak sekarang ada dua yang masih sekolah. Kerjaan suami cuma nelayan. Kalau angin kencang tidak melaut. Kami enggak dapat, yang banyak duit malah bisa dapat. Ini kan sudah enggak betul," kata warga lain bernama Nurhayati.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deliserdang, Gustur Siregar, mengatakan terdapat 38 ribu penerima PKH di Deliserdang. Meningkat pesat dari jumlah sebelumnya 14 ribu orang. Seperti Endra Lubis, Siregar juga mengatakan pihaknya tidak punya wewenang langsung.

"Yang menentukan nama-namanya itu Kementerian Sosial RI. Mana bisa sembarangan itu. Kalau ditanya peluang, ya, tergantung Jakarta. Sudah ada kriteria-kriteria siapa saja orang yang berhak menerimanya. Kami tampung aspirasi ini untuk disampaikan ke Jakarta," ucapnya

 

Editor: Roni Kristiawan

Sumber: Tribun Medan

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Dana PKH Dipotong Sepihak, Ada Yang Sunat Dana Bansos Warga Kecewa."