banner 468x60

IDI Sarankan Jalan Terakhir Atasi Covid Dengan Lockdown

banner 160x600
banner 468x60

Kabar21News, -Apa jalan terakhir di Indonesia jika terus memburuk?

Kalimat itu pantas ditanyakan melihat kondisi kasus Covid-19 di Indonesia kini.

Pernyataan pengamat hingga Presiden Jokowi sendiri kini menjadi sorotan.

Diketahu, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan tren buruk.

Selama Januari 2021, kurva penambahan kasus virus Corona harian terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata di atas 10 ribu kasus.

Bahkan pada 26 Januari 2021, kasus positif virus Corona di Indonesia menembus angka 1 juta.

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara dengan 1 juta kasus, dan ketiga di Asia setelah India dan Iran.

Tak hanya kasus positif, kasus aktif di Indonesia kini juga menjadi yang tertinggi di Asia, dikutip TribunMadura.com dari Tribunnews.

Padahal berbagai cara telah dilakukan, di antaranya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah melakukan PSBB secara ketat jika tidak terjadi penurunan angka infeksi Corona di Indonesia.

Saat ini, PB IDI masih terus melihat dan akan melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM) tahap kedua yang berlangsung pada 26 Januari lalu hingga 8 Februari mendatang.

Jika PPKM tahap kedua tidak juga menurunkan jumlah infeksi baru dan kasus kematian akibat Covid-19 maka solusinya adalah PSBB ketat.

"Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat disetop. Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021), melalui sambungan telefon.

Lebih lanjut, Slamet juga mengatakan bahwa ketentuan swab PCR tidak menjamin seseorang tidak terjangkit virus Corona dalam sebuah perjalanan.

Sebab, jika swab PCR dilakukan hari ini, dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus Corona keesokan harinya.

"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu," tambah Slamet, dikutip TribunMadura.com dari Kompas.com.

Jika angka kematian dan infeksi Covid-19 masih tinggi, Slamet menyarankan PSBB ketat mesti dilakukan setidaknya selama satu bulan.

Meski begitu, ia menyebut bahwa risiko terbesarnya ada pada sektor ekonomi.

Namun, tidak ada jalan lain lagi untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus Corona.

"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, risikonya ekonomi," ungkapnya.

Jokowi Ogah Lockdown, Bahas Formula yang Tepat

Presiden Jokowi menilai tak ada formula tunggal yang efektif dalam menangani Covid-19.

Ia mengatakan kebijakan yang dilakukan negara lain dan sukses menekan kasus Covid-19 di sana belum tentu bisa diterapkan di Tanah Air.

Bahkan, kata Jokowi, negara yang menerapkan karantina wilayah ( lockdown ) sekalipun belum tentu berhasil menekan penularan Covid-19.

“Yang lockdown pun (Kasus Covid-nya kembali meningkat) eksponensial juga,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Untuk itu ia meminta para menterinya mengkalkulasi dengan cermat setiap kebijakan yang akan diambil untuk menekan laju penularan Covid-19.

“Menurut saya coba dilihat lagi tolong betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula yang memang (tepat), formula standar itu enggak ada,” kata Jokowi.

Ia mengatakan saat ini pemerintah terus mencari formula untuk menekan laju penularan Covid-19.

Sebabnya, Jokowi menilai penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

Menurut Jokowi, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu Jokowi meminta ke depannya implementasi kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.

“Yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi.

Kata Pengamat

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman menanggapi PPKM untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Ia mengatakan, PPKM yang dilaksanakan mulai 11 Januari 2021 lalu sudah terlambat.

Sebab, angka kasus Covid-19 di Indonesia sudah jauh meningkat.

"Kebijakan PPKM ini memang sejak awal tidak tepat untuk Pulau Jawa dan Bali."

"Karena kebijakan ini sebetulnya kalau mau dilakukan, ya di awal Mei 2020 lalu," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (1/2/2021).

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman (Tangkapan Layar YouTube Kompas TV)Menurutnya, pemerintah seharusnya menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) skala mikro.

"Jadi lebih tepatnya bentuk PSBB dalam skala mikro atau skala komunitas yang kecil."

"Karena pada saat itu permasalahannya belum sebesar saat ini," jelas Dicky Budiman.

Ia menyebut, penerapan PPKM di Pulau Jawa-Bali ini juga tidak efektif.

"Sehingga, kalau dilakukan pada saat ini, tidak sebanding dengan permasalahan yang kita hadapi."

"Terutama Pulau Jawa ini yang menjadi episentrum untuk Indonesia," terang dia.

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "IDI Sarankan Jalan Terakhir Atasi Covid Dengan Lockdown"