banner 468x60

3 Anggota DPRD Malaka Mengaku Tak Adil di Perlakukan Oleh Ketua Dewan

banner 160x600
banner 468x60

 KABAR21NEWS, Malaka -Tiga Anggota DPRD Kabupaten Malaka yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Nikolaus Makleat, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malaka, Krisantus Yulius Seran dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yoseph Bria Seran mengaku diperlakukan tak adil oleh Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran

Pasalnya, Nikolaus, Krisantus dan Yoseph tidak diberi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) oleh Ketua DPRD Kabupaten Malaka, saat mengikuti kegiatan asistensi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) di Pemerintah Provinsi NTT.

“Kami bertiga datang ke Kupang hari ini untuk mengikuti kegiatan asistensi anggaran di Biro Keuangan Provinsi NTT. Keikutsertaan kami dalam kegiatan asistensi ini tanpa SPPD dari Ketua DPRD Kabupaten Malaka. Kami gunakan uang pribadi. Sementara anggota Banggar lainnya diberi SPPD oleh Ketua DPRD Malaka,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malaka, Krisantus Yulius Seran didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Nikolaus Makleat dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Malaka, Yoseph Bria Seran dalam jumpa pers dengan wartawan di Kupang, Selasa (11/12/2018).

Krisantus mengaku heran dengan perlakuan Ketua DPRD Kabupaten Malaka tersebut. “Saya heran. Kami bertiga ini anggota Banggar yang seharusnya diberi SPPD untuk mengikuti kegiatan asistensi anggaran. Tapi Ketua DPRD Kabupaten Malaka yang nota bene adalah adik kandung Bupati Malaka ini malah hanya memberi SPPD bagi anggota Banggar yang lain,” ujarnya.

Karena tidak diberi SPPD, Krisantus mengaku harus menggunakan uang pribadi untuk mengikuti kegiatan asistensi anggaran tersebut.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Malaka, Yoseph Bria Seran, juga menambahkan tidak diberi SPPD oleh Ketua DPRD Kabupaten Malaka.

Meskipun tidak diberi SPPD, Yoseph mengaku tetap mengikuti kegiatan asistensi anggaran tersebut. Sebab RAPBD Kabupaten Malaka harus di kawal untuk rakyat Malaka.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Nikolaus Makleat juga mengaku tidak mendapat SPPD dari Ketua DPRD Kabupaten Malaka. Namun menurut politisi Gerindra ini, tanpa SPPD pun ia tetap mengikuti kegiatan asistensi anggaran di Biro Keuangan Pemerintah Provinsi NTT.
Sebab sebagai pimpinan DPRD ia berkewajiban melaksanakan fungsi kontrol terhadap asistensi RAPBD.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran belum berhasil dikonfirmasi. Kamis (13/12/2018) siang, media ini mencoba menghubungi nomor ponselnya namun diluar jangkauan, pesan singkat pun belum dibalas.

Editor: teguh

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "3 Anggota DPRD Malaka Mengaku Tak Adil di Perlakukan Oleh Ketua Dewan"