banner 468x60

Mereka Yang Menamakan Dirinya Wakil Rakyat Papua Di Luar Negeri idak Mewakili Siapa-Siapa Di Papua

banner 160x600
banner 468x60

KABAR21NEWS, Wellington: Memenuhi undangan anggota parlemen yang mendukung Kelompok Separatis Papua adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan oleh KBRI Wellington, di Selandia Baru. Tokoh intelektual Papua pun turut hadir dalam pertemuan Rabu, 19 Desember ini.

"Ini adalah momen bersejarah, kesempatan berharga bagi kita untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Papua dengan sebenar-benarnya,” jelas Dubes RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, dalam keterangan KBRI Wellington yang diterima Medcom, Jumat, 21 Desember 2018.

Frans Albert Yoku, intelektual Papua yang sekarang menjadi penasehat khusus Kemenpolhukam, hadir dalam pertemuan itu. Dia ditemani pula oleh Atase Pertahanan Kolonel inf. Iwan Suryono dan Koordinator Fungsi Politik, Elleanora Tambunan serta staf Kemenu Jovanka Siahainenia.

Mereka diterima oleh tiga anggota Parlemen Selandia Baru pendukung Deklarasi Westminster. Deklarasi ini menyuarakan dukungan bagi Papua merdeka. Pada kesempatan sama, ada pula anggota Dewan Selandia Baru keturunan Indonesia, Marja Lubeck dan dua orang staf Kemenlu Selandia Baru.

Secara faktual sejarah, Dubes Tantowi menjelaskan reintegrasi Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sah, final, mengikat dan mengikuti hukum internasional. Reintegrasi Papua ke dalam NKRI diputuskan oleh PBB melalui resolusi no 2504 tahun 1969. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan.

Terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak disorot dunia, Tantowi mengakui hal itu. Dan untuk itu Pemerintah saat ini sedang menyelesaikannya secara bersungguh-sungguh. “Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua otoritas terkait untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu tersebut secara transparan dan segera. Hanya saja karena kompleksitas yang ada, penyelesaiannya tidak semudah membalik telapak tangan,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Sebagaimana kita ketahui, pendukung aktivis Kemerdekaan Papua di luar negeri bergerak dengan informasi yang salah dan dibelokkan dan ini telah banyak merugikan Indonesia.

"Kami ini korban dari berita yang salah, dipelintir bahkan hoaks yang terus disiarkan oleh pendukung separatis tersebut dalam rangka menyudutkan Indonesia" jelas Dubes Tantowi yang diakui oleh Frans Yoku.

Frans Yoku yang telah banyak berbicara tentang Papua di Forum-Forum Internasional menegaskan bahwa mereka yang menamakan dirinya wakil rakyat Papua di luar negeri tidak mewakili mewakili siapa-siapa di Papua.

"Mereka bukan mewakili kami karena mereka sendiri bukan lagi warga negara Indonesia,” tegas Yoku.

"Kami senang di Papua, kami bangga daerah kami terus dibangun dengan kecepatan tinggi, hak-hak kami diperhatikan dan dilindungi. Bantu kami dengan program-program peningkatan kapasitas, bantu kami agar lebih pintar dan lebih maju. Bukan ajak kami untuk merdeka,” tutur Yoku.

Anggota Dewan ini tampak antusias mendengarkan penjelasan Dubes selaku wakil pemerintah Indonesia dan Frans Yoku selaku wakil Orang Papua asli yang belum pernah mereka dengar selama ini. Penjelasan runut, jujur namun disampaikan secara santai dan santun ini memancing mereka untuk aktif bertanya dan melakukan pendalaman.

Hal-hal yang sering menjadi isu seperti kebebasan berpendapat, genosida, Jawanisasi dan kesejahteraan tidak luput dari perhatian mereka. Tetapi menurut pihak Kedutaan RI di Selandia Baru, semua dijawab secara tuntas oleh Tantowi dan Frans Yoku.

“Seperti halnya Selandia Baru, sebagai negara Demokrasi Indonesia adalah pendukung kebebasan berekspresi. Semua orang bebas berpendapat didepan umum. Demo diperbolehkan tapi harus mendapat izin dari Polisi, hal yang lazim di negara manapun. Ketika melanggar, Polisi akan menertibkan,” ucapnya.

“Papua adalah daerah terbuka, semua orang boleh masuk. Tentu saja setelah memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kami pun mengundang Anda untuk datang dan berkunjung ke Papua,” tegas Dubes Tantowi.

Terkait Jawanisasi, Tantowi dan Yoku menjelaskan Papua adalah bagian dari NKRI, semua orang berhak bermukim dan mencari nafkah di sana. Seperti halnya orang Papua yang bebas bermukim dan bekerja dimanapun di Indonesia.

Papua Merdeka

Frans Yoku menjelaskan makna Kemerdekaan sesungguhnya sudah diberikan pemerintah melalui UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Rakyat Papua diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Hanya di Papua, pimpinan daerah di berbagai tingkatan harus orang Papua. Bagi hasil dengan pemerintah pusat pun jauh lebih besar dibanding daerah lain.

"Kami ini sudah Merdeka. Mengapa kami belum sejahtera? Korupsi masih menjadi penyakit utama kami,” sebut Yoku.

Meskipun singkat, diskusi ini berjalan dengan konstrukti dan hangat. Para anggota Parlemen dengan Juru Bicara Louisa Wall dari Partai Buruh mengapreasi seluruh penjelasan yang diberikan.

“Kami simpulkan tidak ada gunanya lagi mereka mendukung gerakan aktivis Papua Merdeka termasuk didalamnya upaya yang sedang digalang untuk memasukkan Papua dalam Decolonization List di PBB. Mereka bahkan berjanji untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mempercepat kemajuan Papua di segala bidang,” ujar Wall, kepada Dubes Tantowi dan Frans Yoku.

Penegasan dari Lousia Wall ini menjadi satu kesimpulan yang membesarkan hati semua pihak, baik di pusat maupun di Papua sendiri

Editor: Roni Kristiawan

Email Autoresponder indonesia
author
No Response

Leave a reply "Mereka Yang Menamakan Dirinya Wakil Rakyat Papua Di Luar Negeri idak Mewakili Siapa-Siapa Di Papua"